Perempuan berjuang untuk Demokrasi, Kesetaraan dan Kesejahteraan
 |
| Aksi Peringatan IWD 2017 Komite Perjuangan Perempuan, Foto: Ramses D Aruan |
KOMITE PERJUANGAN PEREMPUAN
Perjuangan Untuk Demokrasi, Kesetaraan Dan Kesehjateraan !
Bahwa kaum perempuan takkan mungkin bisa melawan Patriarki, tanpa harus berjuang menumbangkan sistem yang ada, Kapitalisme; Kaum perempuan harus bejuang dengan cara mengorganisasikan diri ke dalam organisasi-organisasi rakyat, rajin belajar dan membaca, terlibat aktif dalam perjuangan rakyat, serta meningkatkan solidaritas diantara rakyat; Bahwa perjuangan kaum perempuan bukanlah perjuangan identitas, melainkan harus berbasis pada perjuangan kelas. Kaum perempuan harus bijak menentukan menentukan isu-isu perjuangan diantara kalangan rakyat dan kaum perempuan itu sendiri, agar tidak terjebak dalam perjuangan identitas belaka! Tidak ada perjuangan pembebasan klas tanpa pembebasan perempuan, takkan ada pembebasan perempuan tanpa pembebasan klas.
International Women’s Day adalah simbol dari kebangkitan kaum perempuan dunia dalam memperjuangkan demokrasi, kesetaraan dan kesejahteraan yang dimulai sejak 1857 di New York Amerika Serikat. Solidaritas, Organisasi, Serikat Buruh, Aksi massa saat itu merupakan elemen tak terpisahkan (menentukan) akan keberhasilan kaum perempuan dalam memenangkan tuntutan-tuntutannya.
Kesempatan sosial, ekonomi, politik yang ada hingga saat ini adalah capaian dari perjuangan yang telah dimenangkan. Walau demikian, capaian-capaian tersebut belumlah sepenuhnya memberi perbaikan bagi kondisi hidup perempuan. Berbagai produk kebijakan yang tidak ramah terhadap syarat hidup perempuan terus menerus dipertahankan negara. Akibatnya, diskriminasi dan kekerasan terus meningkat.
Di pabrik, selain pemberlakukan sistem kerja magang, kontrak dan outsocing, target kerja juga dibuat agar tidak terjangkau oleh buruh perempuan sehingga akan diskorsing dengan memperpanjang jam kerja tanpa dibayar. Larangan cuti haid, tidak adanya fasitilitas kesehatan, diskriminasi upah, membuat posisi buruh perempuan semakin lemah serta rentan kehilangan pekerjaan.
Bukannya menyelesaikan akar permasalahan BMI dengan menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia, pemerintahan borjuis Jokowi JK terus saja menerima investasi yang justru menghilangkan penghidupan rakyat karena dampak pembangunan insfratruktur dan pembangunan Industri yang merampas tanah rakyat. Kebijakan ini akan terus memaksa rakyat terpaksa bermigrasi menjadi buruh migran demi mempertahankan hidup, menjadi buruh murah dan tanpa perlindungan. Bahkan BMI tidak bisa menjalankan sistem 8 jam kerja dan terjebak dalam jam kerja yang pangjang. Tragisnya lagi, BMI tidak diakui oleh Negara sebagai pekerja walau menjadi pemb eri devisa terbesar setelah migas. Perampasan tanah dan tidak adanya industri nasional yang kuat dan mandiri menjadikan besarnya pengangguran akibat tidak terserap industri yang dikuasai oleh korporasi monopoli internasional.
Oleh karena itu, kami dari Komite Perjuangan Perempuan mengajukan tuntutan kepada rejim Borjuasi Jokowi JK dan segera memenuhinya yakni:
- Upah untuk ibu rumah tangga
- Kesetaraan hak dan perlakuan di tempat kerja
- Terapkan jam kerja BMI menjadi 8 jam kerja sehari dan 5 hari kerja bagi BMI.
- Naikkan upah buruh 50%
- Hapus semua biaya penempatan BMI di luar negeri
- Selamatkan BMI yang terancam hukuman mati
- Tehnologisasikan alat-alat rumah tangga yang ramah dan murah untuk perempuan
- Pendidikan murah, ilmiah, setara dan demokratis
- Menyediakan dapur-dapur umum, tempat cuci umum, penitipan anak dan jompo
- Menuntut hak cuti haid dan melahirkan
- Upah yang setara untuk kerja yang setara
- Akses layanan kesehatan murah terutama berkaitan dengan hak kespro
- Penjarakan dan sita harta koruptor
- Bangun industri nasional yang kuat
- Menolak semua bentuk kekerasan fisik, psikis dan seksual terhadap perempuan
- Menolak posisi perempuan sebagai objek yang menghibur dalam berkesenian
- Laksanakan reformasi agraria sejati
- Hapus sistem kerja magang, kontrak dan outsoursing
- Bangun kembali masyarakat yang toleran dan menghormati keberagaman, sehingga dapat menekan semua tindak kekerasan atau pelanggaran HAM
- Bangun infrastruktur hukum dan kebijakan yang pro-keadilan gender, dengan mengesahkan RUU Anti-Kekerasan Seksual, RUU Pekerja Rumah Tangga, RUU Perlindungan Buruh Migran dan menolak upaya judicial review perubahan KUHP terkait pasal zina yang merugikan perempuan serta hapus perda-perda yang mendiskriminasikan perempuan dan menolak semua undang-undang dan peraturan yang menolak demokrasi.
- Penghapusan pernikahan anak, Penurunan angka kematian Ibu melahirkan melalui perbaikan fasilitas dan pendidikan kesehatan reproduksi yang terjangkau bagi perempuan; serta mendukung penghapusan sunat perempuan.
- Menuntut pemerintah memperhatikan isu lingkungan hidup, perubahan iklim dan kaitannya dengan hak-hak pekerja perempuan.
- Bangun kebijakan dan pelayanan publik yang pro pada perempuan dan warga negara berkebutuhan khusus (disabilitas).
- Revisi UU Penyelenggaraan Pemilu dan RUU Partai politik dan menempatkan perempuan dalam posisi strategis dalam struktur partai politik, dan melakukan kaderisasi serta proses rekrutmen calon legislatif, eksekutif maupun pengurus partai secara setara.
- Penghormatan terhadap keberagaman, penghargaan dan hak-hak seksualitas kelompok dengan orientasi seksual berbeda.
- Lindungi hak-hak perempuan dari dampak kebijakan internasional yang fasis, intoleransi, diskriminasi berbasis SARA, juga sentimen terhadap imigran,
- Stop Kekerasan Perempuan Papua,
- Berikan Kebebasan Hak Penentuan Nasib Sendiri sebagai solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua
- Demokrasi seluas-luasnya untuk rakyat,
- Cuti hamil dan melahirkan 12 bulan.
- Tolak sistem skorsing atau lembur tanpa bayar.
- Perlindungan sejati buruh migran.
- Hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat papua.
- 6 jam kerja bagi buruh
- Perawatan gratis untuk kesehatan reproduksi.
#hancurkanbudayapatriarki
#lawansistemkapitalismedanmiliterisme
COMMENTS